Duri, (potretperistiwa.com) - Sangat Miris melihat Dunia Pendidikan di era ini, betapa tidak, Pemerintah melalui APBN/APBD sudah menggelontorkan anggaran ratusan Milyar untuk Dunia Pendidikan Indonesia, dengan tujuan meringankan beban para orang tua siswa, namun faktanya terbalik yang terjadi di lapangan, ungkap salah satu Pemerhati Dunia Pendidikan, Joko Purnomo, SH, yang juga sebagai Sekretaris Pelaksana Harian LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH - PL)
Dikatakan Joko, bahwa kemaren saya coba menghitung pengeluaran anak-anak dalam situasi belajar online setiap harinya, dengan jumlah kuota yg mereka habiskan untuk belajar dari pukul 9 sampai pukul 12 siang. Itu saya lakukan selama 3 hari. Ternyata jika dirata - ratakan satu siswa menghabiskan 0,5 sampai 1 GB sehari. Masing masing anak menggunakan provider telkomsel dan Tri.
Untuk telkomsel, data 0,5 - 1 GB dijual 12 Rp Sementara untuk Tri dijual 8 Rp untuk isi ulang. Khusus Kartu Tri tidak semua daerah bisa terjangkau jaringan, bebernya
Jika mereka belajar 5 kali dalam seminggu, maka sebulan ada 20 hari. Maka untuk kartu telkomsel, akan menghabiskan Rp 240 rb/bulan Sementara untuk kartu Tri menghabiskan Rp 160 rb / bulan.
Diterangkannya, jika Total pemakaian kuota untuk 1 anak dalam sebulan. Jika 2 anak yang sekolah dalam 1 keluarga, tentu menghabiskan uang untuk kartue Telkomsel 480 rb perbulan dan kartu Tri = 360 rb / bln.
Salah seorang teman saya mengatakan mereka membeli paket bulanan tersebut sampai 2 kali sebulan dengan harga paket antara 75 Rp sampai 110 Rp untuk satu paket (Telkomsel) Untuk Tri antara 25 Rp sampai 60 Rp satu paket.
Yang jadi pertanyaan bagaimana jika satu keluarga punya 3 dan 4 anak sekolah?
Jika dibandingkan dengan pendapatan keluarga miskin yang penghasilannya antara Rp, 425 Rp - Rp, 1 juta 900 Rp, maka pembelajaran online sungguh sangat memberatkan menyiksa para orang tua Siswa.
Andaikan orang tua mengalihkan pemakaian mereka ke wifi (Indi Home), maka orang tua harus mengeluarkan uang antara 300 Rp sampai 400 Rp/ bulan.
Karena itu kita minta kepada instansi Pemerintah dan Dinas terkait, Mohon dipikirkan solusinya. Dana BOS yang setiap tahunnya di gelontorkan oleh Pemerintah yang mencapai ratusan milyar ini, mohon di audit kembali demi mencegah timbulnya potensi Korupsi berjamaah di seluruh Indonesia.
Dan sangat diharapkan jangan biarkan masyarakat memikirkannya sendiri walaupun masyarakat tidak mengeluh seluruhnya.
Dengan adanya suara di Sosmed dan beberapa media masa, semoga Menteri Pendidikan Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian, hal ini harus segera bertindak, memberikan Solusi terbaik untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia.
Solusi yang bisa kami berikan semisalnya, jika memang Pendidikan diberlakukan online maka ada Fasilitas gratis dari pemerintah untuk akses online tersebut harus di umumkan secara terbuka di setiap sekolah. Karena ini adalah pengeluaran tambahan bagi seluruh orang tua siswa di luar Biaya pendidikan yang dinilai sangat pantastis mahal dan gejolak Ekonomi yang dirasakan masyarakat disaat pendemi ini.
Bahkan sebagian orang tua siswa menyampaikan, Kami para orang tua menginginkan sekolah di normalkan kembali seperti sedia kala. Sehingga bisa Proses belajar mengajar secara langsung dan cepat di mengerti oleh anak-anak sekolah, pungkasnya.**(Ono).
Posting Komentar