Kampar, (potretperistiwa.com) - Pihak pengamanan PTPN V Kebun Tandun yang saat ini dipegang oleh Outsourcing PT. JWM diduga tidak profesional dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Selain melakukan pembiaran terhadap aksi pencurian, diduga sertifikat Diksar yang dimiliki oleh beberapa oknum security dengan cara dibeli tanpa mengikuti pendidikan alias main tembak.
Seperti halnya kejadian beberapa waktu yang lalu, kawanan pencuri buah kelapa sawit tertangkap basah saat menjalankan aksinya di areal Afdeling VIII kebun Tandun (PTPN V), pada Jum'at (16/6/2023), sekitar pukul 20.22 WIB.
Anehnya, pelaku tidak ditangkap, tapi justru dilepaskan dan dibebaskan begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya. Padahal di lokasi kejadian ada Mandor 1 Siregar, Centeng Marbun dan beberapa personil pengamanan (Security).
Kepada Awak Media, Mandor 1 Siregar membenarkan terkait penggrebekan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di arealnya tersebut.
Mandor 1 Siregar menyampaikan, bahwa saat itu dirinya hanya dipanggil untuk membantu menangkap ninja di arealnya. Sedangkan yang berkompeten untuk melepas dan menangkap adalah pihak keamanan.
"Yang berkompeten melepas dan menangkap adalah keamanan (Korkam), kami hanya dipanggil untuk membantu. Terimakasih," jawabnya singkat via WhatsApp.
Namun, saat disinggung terkait dibebaskannya para pelaku pencurian tersebut dirinya menepis dan tidak mengakui.
Sementara itu, Asisten Umum (Asum) kebun Tandun Sugiarto melalui pesan singkat WhatsApp menyampaikan bahwa pihak PTPN V juga menuntut hal tersebut, kenapa tidak ditangkap karena pelaku tersebut telah merugikan perusahaan PTPN V.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya juga menyampaikan bahwa kinerja pihak pengamanan di PTPN V memang tidak profesional alias tebang pilih.
"Orang yang berondol (meleles) diuber uber, pernah ada yang tertangkap dipukuli, bahkan ada yang dijebloskan ke penjara. Sedangkan ini yang jelas jelas melakukan pencurian kok dilepaskan," terangnya.
Bahkan beberapa waktu yang lalu, lanjutnya, ada kendaraan milik warga yang ditahan dan dipergunakan oleh oknum Security untuk kepentingan pribadinya hingga berbulan-bulan.
"Bagaimana bisa kerja secara profesional Pak, kalau sertifikat Diksar beberapa oknum Security didapat dengan cara dibeli dan tanpa mengikuti pelatihan/pendidikan alias main tembak dengan membayar sekitar 4,5 juta," pungkasnya.
Sementara itu, saat Awak Media konfirmasi ke Admin PT JWM Distrik Barat Tata Krama terkait hal tersebut, dirinya hanya menyampaikan bahwa akan berkordinasi dengan koordinator pengamanan.
"Izin bang, terkait ini saya kordinasi sama koordinator Pengamanan ya bang," jelasnya singkat via WhatsApp.*** (Robby Bangun)
Posting Komentar